Drama Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja
Ketua DPR RI Puan Maharani lagi-lagi menjadi sasaran empuk perbincangan public. Hal ini dikarenakan ulahnya yang mematikan mic anggota Fraksi Partai Demokrat, Irwan, yang pada saat itu sedang melakukan interupsi ditengah rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.
Fraksi Demokrat memang menolak RUU Cipta Kerja. Saat rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020), Demokrat melakukan walkout. Berikut ini adalah rentetan peristiwanya:
Partai Demokrat Walkout
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU Cipta Kerja. Dua fraksi itu adalah Demokrat dan PKS. Tujuh fraksi lain, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja.
Partai Demokrat menganggap RUU Cipta Kerja ini terlalu terburu-buru dan merugikan para pekerja. “Menurut saya, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali,” ucap ketua umum Partai Demokrat.
“Kepada seluruh lapisan dan elemen (utamanya kaum buruh dan pekerja) yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan,” imbuhnya.
Sebelumnya, omnibus law UU Cipta Kerja disahkan DPR RI bersama dengan pemerintah dalam rapat paripurna. Pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai penolakan, interupsi, hingga walk out Fraksi Partai Demokrat.
Puan Matikan Mic Fraksi Partai Demokrat
Momen dimatikannya Mic Fraksi Partai Demokrat terjadi setelah para fraksi menyampaikan pandangannya peruhal RUU Cipta Kerja pada saat rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
“Tadi pandangan-pandangan fraksi telah kita dengar, menyambung daripada penyampaian hasil daripada penyampaian hasil dari pimpinan Badan Legislasi yang telah disampaikan oleh ketuanya, Bapak Supratman,” ujar Azis.
“Perbedaannya tidak ada, dari rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah) yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, sehingga kami meminta persetujuan untuk dapat diteruskan ke tingkat II. Bisa diteruskan?” imbuhnya.
Kemudian Irwan dari Fraksi Demokrat menyalakan mikrofon di kursinya. Ia menyampaikan interupsi dan diizinkan oleh Azis.
Kemudian Irwan kembali menyampaikan penolakan Fraksi Demokrat atas pembahasan RUU Cipta Kerja. Bahkan Irwan sempat disoraki oleh anggota DPR lainnya di ruang paripurna karena hal tersebut sudah disampaikan berkali-kali.
Azis Syamsuddin kemudian meminta Irwan tegas menyampaikan substansi interupsinya. Azis menilai substansi sudah disampaikan oleh Irwan.
“Pimpinan, belum, UU ini berpotensi makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil,” tukas Irwan lagi, yang masih terus ingin menyampaikan interupsinya.
Azis kemudian terlihat berbisik-bisik dengan Puan yang ada di sebelahnya. Tak lama, Puan memencet tombol yang ada di mejanya.
“Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong…,” kata Irwan yang kalimatnya kemudian terputus setelah Puan memencet tombol.
Tidak sampai disitu, selanjutnya diikuti debat antara Azis dan Fraksi Partai Demokrat lainnya. “Kami mohon biarkan kesempatan diberikan kepada fraksi-fraksi untuk bisa memberikan pandangan dan sikapnya. Ini RUU yang kami anggap sangat penting, dan juga kami ingin supaya publik tahu paling tidak mengapa fraksi kami menyatakan penolakannya terhadap RUU,” kata anggota Fraksi Demokrat, Benny Harman.
Selaku pimpinan rapat paripurna, Azis Syamsuddin menjawab bahwa pandangan fraksi sudah termasuk dalam penjelasan yang disampaikan oleh Supratman. Belum selesai Azis berbicara, Benny kembali interupsi. Ia tetap ngotot agar fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangan terkait RUU Cipta Kerja yang akan disahkan. Namun, lagi-lagi mic dimatikan dan Azis Syamsuddin tetap melanjutkan rapat.
Momen tersebut pun menjadi sorotan public dan mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Karena hal tersebut dinilai tidak etis. Masyarakat berpendapat, bagaimana suara rakyat kecil bisa di dengar bila sesama politikus saja saling menutup telinga?
