Menjelang Keputusan Akhir, Akankah PPKM Level 4 Usai Disini?
Oleh: Ni Wayan Lewi Asih
Memasuki awal bulan Agustus, pada hari Senin(2/8/21) masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 akan berakhir. Presiden Jokowi akan segera mengumumkan keputusan lanjutan mengenai pemberlakukan PPKM Level 4 akan diperpanjang atau tidak.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan sebelumnya bahwa pemerintah akan memberikan kelonggaran pembatasan apabila situasi pandemic Covid-19 menunjukan kabar baik. Salah satu indikator yang digunakan dalam pemberlakukan PPKM ini yakni penurunan kasus positif.
Disisi lain jika menelisik lebih dalam hingga akhir PPKM Darurat ini berlaku, angka kasus positif di Indonesia belum melaporkan hasil penurunan yang siginifkan, Dilansir dalam tribunnews.com, pada minggu kemarin (1/8/21) penambahan angka kasus Covid-19 mencapai 30.738. Meski telah dua kali diperpanjang, kasus harian positif masih di atas angka 30 ribu sehari kasus. Kabar baiknya sebanyak 39.446 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh. Melihat hal tersebut akankan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan tersebut?
Menurut Luhut meski menunjukkan perbaikan, pemerintah tak ingin terburu-buru melakukan pelonggaran. Ia meminta kesabaran masyarakat untuk menghadapi kondisi seperti ini.
“Kita juga ingin hati-hati sehingga nanti yang baru mulai baik, jangan jadi memburuk. Jadi mohon kesabaran kita semua, karena kita berperang terhadap varian Delta varian yang betul-betul sangat ganas ini,” ujar Luhut.
Kita ketahui dengan adanya PPKM Darurat tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pihak seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) hingga Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, bahkan di beberapa daerah seperti di Kawasan Malioboro, Yogyakarta sejumlah PKL mengibarkan bendera putih yang artinya mereka sudah menyerah dengan keadaan ini.
Kejadian tersebut harusnya menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan agar tetap memberikan sebuah solusi bagi masyarakat kecil. Bagaimanapun sebuah kebijakan akan sukses berjalan jika seluruh lapisan masyarakat tidak dibebankan dengan sebuah aturan yang kesannya mengikat suatu komunitas.
